News  

Reasoning Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Ketua bidang kemaritiman dan pengembangan perbatasan PB PMII Amir Hamzah gurium / Foto Oleh Rimbun Purba

TRIASMEDIA – Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 99.00 km garis pantai (terpanjang ke dua didunia) dan 75% wilayahnya berupa laut, yang mengandung potensi ekonomi (SDA dan Environmental Services/JASLING) sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kebutuhan manusia terhadap SDA dan JASLING terus meningkat, sementara SDA dan JASLING yang ada didaratan semakin menipis atau susah untuk dikembangkan.

Sektor-sektor ekonomi kelautan (seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, industry bioteknologikelautan, ESDM, dan potensi wisata bahari) sangat menguntungkan (profitable/lucrative), menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan multipler effect yang luas, lokasi umumnya di wilayah pedesaan dan diluar jawa (mengurangi disparitas pembangunan antar Wilayah), kebanyakan rakyat bisa mengerjakannya, dan sustainable.

Posisi geoekonomi Indonesia sangat strategis, dijantung “Global Supply Chain System” , dimana sekitar 45% barang yang diperdagangkan dengan nilai rata rata US$ 15 trilyun/tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (ALKI).

Posisi geopolitik Indonesia sangat vital choke point antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; dan diapit oleh benua Asia dan Australia.

POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA
INDONESIA : NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA
34 Provinsi Pesisir (100%)
327 Kab/Kota Pesisir (63,62%)
2.232 Kecamatan Pesisir (31,78%)
12.852 Desa Pesisir (15,31%)

Luas laut : 6,4 juta km2 (77%)
Luas darat : 1,9 juta km2 (23%) 1. Lahan darat 72%
2. Perairan Tawar 28%
Luas laut Teritorial: 3,4 juta km2
Luas laut ZEE: 3 juta km2
Panjang Garis Pantai: 108.000 km ( terpanjang kedua didunia setelah Kanada)
Jumlah pulau: 17.504 (16.056 bernama & 1.448 tidak bernama)
Total potensi ekonomi sebelas sector kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun= US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020.
Lapangan kerja: 45 juta Orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.
Pada 2018 kontribusi ekonomi klautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia) kontribusinya >30%.

ROAD MAP PEMBANGUNAN KELAUTAN MENUJU INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

Tataran filosofis
“Reorientasi paradigm (platform)
Pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (Land-based development) menjadi berbasis kelautan(marine-based development)”

Tataran praktis
“Menjadikan Indonesia sebagai Negara maritime yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritime serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance)”

Kebijakan dan Program Pembangunan
Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI
Penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga;
Penguatan dan pengembangan sarpras hankam laut, dan
Peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.

Penguatan dan pengembangan diplomasi maritime.
Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efesiensi, dan sustainability) seluruh sector dan usaha ekonomi kelautan yang ada sekarang.
Pengembangan sector-sektor ekonomi maritime baru, seperti: industry bioteknologi kelautan, shale and hydrategas, fiber optics, dan deep sea water industry.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, dengan model kawasan industry maritime terpadu berskala besar (big-push development model) seperti:
Sabang-Meulaboh (13) Ambo-Tual-Yamdena
Natuna-Anambas (14) Larantuka-Alor-Kupang
Bangka-Belitung (15) Lombok-Sumbawa
Kayong Utara-Pemangkat (16) Sendang Biru-Perigi
Tarakan-Nunukan (17) Kulun Progo-Sadeng
Pare-Pare-Mamuju (18) Purworejo-Cilacap
Palu-Donggala (19) Pangandaran-pelabuhan Ratu
Sangihe-Talaud (20) Lampung selatan-Barat-Utara
Muna-Buton-Wakatobi (21) Bengkulu
Gorotalo (22) Bungus- Mentawai, dan
Morotai-Kep. Sula (23) Sibolga-Nias.
Sorong-Raja Ampat

Penguatan dan pengembangan konektivitas maritime: TOL LAUT dan konektivitas digital:
Revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: Sabang-Kuala Tungkal-Batam-Tj. Priok-Tj. Perak-Makassar-Bitung-Sorong.
Revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru sebagai tambat labuh kapal, basis logistic, dan kawasan industry.
Pembangunan transportasi multimoda (sungai,darat,kereta api atau udara) dari pelabuhan ke wilayah darat (upland areas, dan pedalaman).
Konektivitas digital: Telkom,fiber optics dan internet.
Semua unit usaha sector ekonomi kelautan harus menerapkan:
Skala ekonomi
Integrated supply chain management system
Inovasi teknologi (industry 4.0) pada setiap mata rantai suplai, dan
Sustainable development principles.
Seluruh proses produksi, pengolahan (manufacturing), dan transportasi harus secara gradual menggunakan energy terbarukan (zero carbon) : solar, pasang surut, gelombang, angina biofuel dan lainnya
Eksplorasi dan eksploitasi ESDM sarta SDA non konvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan.
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan
Kebijakan politil-ekonomi (fiscal, moneter, otoda, hubungan pemerintah, dan DPR, penegakan hukum, dll) yang kondusif: policy Banking (Bank Maritim) untuk sector-sektor ekonomi kelautan.
“Indonesia harus menguasai dua teknologi terutama yaitu maritime.